Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta menunjukkan bahwa dirinya tak tersandera partai politik dan bisa melakukan reshuffle kabinet dengan leluasa.
Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin.
Menurut Ujang Presiden Jokowi harus membuktikan jika dirinya tidak tersandera oleh partai politik pendukung pemerintah jika melakukan reshuffle kabinet.
Menurut Ujang penunjukan pos-pos menteri seharusnya tidak berdasarkan asumsi politis. Pasalnya, kata Ujang, hingga saat ini kinerja menteri itu tak dinilai dan sebagian tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan.
“Makanya sejak tahun lalu, banyak menteri yang kerjanya amburadul juga tak diganti,” papar Ujang.
Karena itu dia mengusulkan reshuffle kabinet dilakukan sebagai upaya memperbaiki citra Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampakan Ujang menanggapi isu reshuffle kabinet Indonesia Maju yang kembali mencuat jelang pergantian tahun 2020.
“Jika reshuffle dilakukan untuk mengganti yang kinerjanya buruk, itu bisa saja memperbaiki citra Jokowi, karena yang tak bisa kerja tak dipertahankan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
“Masak iya yang tak bisa kerja dipertahankan,” tambah Direktur Indonesian Political Review (IPR) tersebut.
Karena itulah, Ujang menegaskan, Presiden Jokowi tidak boleh tersandera oleh parpol pendukung pemerintah terkait dengan penunjukan pos-pos menteri.
Sebelumnya Presiden Jokowi dilaporkan kemungkinan melakukan perombakan kabinet pada akhir Desember 2020, seiring dua menterinya ditetapkan tersangka dugaan suap oleh KPK.
“Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada tanggal 23 Desember nanti,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawam.
Namun, tegas Jazilul, hal itu mutlak kewenangan Presiden untuk menentukan kapan hari yang tepat dan pengganti yang tepat pula.
Terlepas dari hal tersebut, Jazilul mengimbau semua pihak bersabar karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden.
Sumber
Bisnis.com