JAKARTA – Juru Bicara kelompok Alumni 212, Ustaz Haikal Hasan menyatakan, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS)sebenarnya bersedia untuk berdialog dengan pemerinta, namun hal ini dinilainya terbentur dengan sikap salah satu figur pemerintahan yang tak suka dengan keberadaan HRS. Bahkan Haikal menyebut pemerintah melalui Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko secara gamblang mengatakan tidak diperlukan rekonsiliasi nasional dengan kelompok HRS, karena sejak awal memang tak ada masalah dengan HRS.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, peran Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin bisa dimaksimalkan. Kiai Ma’ruf disebutnya selain berada di pemerintahan juga dianggap pernah dekat dengan kelompok Habib Rizieq.
“Jika hari ini MA (Kiai Ma’ruf Amin) jadi Wapres dan ada di pemerintahan. Sedangkan HRS dan kelompoknya ada di pihak oposisi rakyat, maka bukan berarti mereka tak kenal. Bukan berarti mereka bermusuhan,” ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Rabu (18/11/2020).
Sebaliknya, menurut Ujang, peran Ma’ruf bisa lebih ditonjolkan. Terlebih, Presiden Jokowi sejak awal percaya bahwa Ketua Umum MUI nonaktif ini bisa diterima oleh semua kalangan. Untuk itu, perlu sinergi kembali antara Kiai Ma’ruf Amin dengan kelompoknya HRS guna menjaga kesatuan dan persatuan bangsa yang tampak kembali terpecah ini. “Jangan sampai bangsa ini terkotak-kotak karena kepentingan politik sesaat,” tutur analis Politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Sumber
SINDONEWS