JAKARTA, REQnews – Pemerintah dinilai belum mampu menangani secara optimal terhadap merebaknya wabah corona (covid-19) di tanah air. Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad, langkah dan koordinasi yang ditempuh pemerintah Indonesia sejauh ini kurang efektif dan sinergis.
Kebijakan ada inkosistensi. Mula-mula dari awal percaya diri bakal tidak kena sehingga ketika kena kurang antisipatif,” ujarnya kepada REQnews, Senin 13 April 2020.
Suparji pun menganjurkan agar ke depannya, pemerintah harus lebih akurat dalam memetakan masalah. Baik dari aspek penyebaran wabah, pencegahan, perawatan hingga pengobatan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para pengangguran yang ikut terimbas corona. “Bahkan perlu memperhatikan sektor perekomian, sosial dan hukum,” katanya.
Ia juga menyarankan agar perlu penyelesaian masalah secara komprehensif dan diterapkan lewat aksi yang nyata. “Jangan terlalu banyak retorika, karena malah membuat panik masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya soal PSBB, Suparji mengatakan bahwa kebijakan ini sudah diatur dalam Permenkes dan tidak mencantumkan sanksi. Namun, ia mengharapkan agar aturan ini tentunya harus tetap ditaati. “Perlu sosialisasi dan edukasi, sehingga bisa tercipta kesadaran untuk taat pada hukum,” katanya. (Binsasi)
Sumber
REQ News