Jokowi tegaskan pilkada 2020 tetap diadakan. detikNews (18/09/20)
Pilkada serentak 2020 akan tetap diadakan pada 9 Desember 2020. Hal itu telah disepakati oleh DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan, meskipun kondisi kasus Covid-19 sedang tidak stabil, bahkan kian melonjak.
Menurutnya, Pilkada 2020 tidak ditunda sebab pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
Tak sedikit pihak yang menyayangkan keputusan Jokowi, yang seharusnya memprioritakan kesehatan justru bersikukuh mengadakan Pilkada serentak di 270 daerah.
Usulan ormas Islam seperti Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah untuk menunda Pilkada 2020 seperti tak digubris.
Penolakan mereka terhadap pengadaan Pilkada 2020 tersebut lantaran angka kasus Covid-19 yanng terus meningkat dan mencapai 248.852 per 21 September 2020. Angka ini diprediksi akan terus melonjak hingga akhir tahun. Demikian dilansir CNNIndonesia.com (22/09/20).
Melihat pemerintah yang seperti tak acuh terhadap usulan ormas Islam tersebut, Ujang Komartudin selaku pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) menilai hal itu akan menyebabkan hubungan Jokowi dengan ormas Islam menjadi kusut.
Melansir dari CNNIndonesia.com (22/09/20), Ujang mengatakan hubungan kedua ormas tersebut dengan pemerintah bisa saja kusut ke depan, karena usulan kedua ormas itu tak didengar oleh Jokowi.
Ia menambahkan jika usulan kedua ormas Islam itu tak lain dan tak bukan adalah demi kemaslahatan masyarakat agar tidak menjadi korban virus Covid-19 saat penyelenggaraan pilkada tersebut.
“Jika kedua ormas terbesar di Indonesia saja tak didengar, apalagi suara rakyat. Saat ini aspirasinya tak diindahkan.jadi relasi kedua ormas dengan pemerintah bisa saja ke depan akan buruk.” Kata Ujang yang dikutip dari CNNIIndonesia.com (22/09/20).
Berbanding terbalik dengan Ujang, pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo justru berpendapat jika penyelenggaraan Pilkada itu tak akan terlalu memengarungi hubungan kedua ormas dengan pemerintah. Dilansir dari CNNIndonesia.com (22/09/20).
Sementara itu, Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah kembali memperingatkan pemerintah agar bertanggung jawab penuh atas segala risiko akibat penyelenggaraan Pilkada tersebut.
Sumber
Rancah