JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dikabarkan memberikan kebebasan kepada para menterinya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas. Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai perlu ada batasan.
“Artinya batasan agar para menteri itu tidak menggunakan fasilitas dan uang negara untuk tebar pesona menaikkan elektabilitas mereka,” kata Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Selasa (9/11/2021).
Ujang yakin para menteri yang ingin maju ke Pilpres 2024 tidak mau mengeluarkan uang sendiri. “Jadi waspadai kampanye menggunakan fasilitas dan uang negara,” kata direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Selain itu, dia menilai para menteri khususnya yang ingin maju ke pilpres mendatang harus tetap bekerja memprioritaskan kerja untuk kepentingan kementerian masing-masing. “Bukan untuk diri pribadi,” katanya.
Kemudian, dia menyarankan agar para menteri tersebut melakukan tebar pesona pada Sabtu dan Minggu. “Agar Senin hingga Jumat bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas di kementeriannya masing-masing,” tuturnya.
Adapun kabar Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada para menterinya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan, menaikkan popularitas dan elektabilitas,” kata Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Sumber