JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin mengatakan bahwa ada indikasi pemerintah mengunci ruang gerak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab . Menurutnya, Habib Rizieq berpotensi semakin besar karena banyaknya pendukung yang menyambut kepulangannya.
“Habib Rizieq ketika datang ke Indonesia dijemput oleh massa yang luar biasa banyak. Lalu kehadirannya juga di tengah PSBB menghadirkan kerumunan yang luar biasa juga. Antusiasme publik terhadap ketokohannya. Lalu dia juga mau keliling Indonesia untuk memperbesar jaringannya dengan revolusi akhlaknya. Itu suka tidak suka, mau tidak mau akan membesarkan dia, akan semakin kuat,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (13/12/2020).
Seperti diketahui, Habib Rizieq dini hari tadi ditahan setelah diperiksa Polda Metro Jaya. Ujang menilai bahwa hal ini sebagai upaya untuk mengunci ruang gerak Habib Rizieq.
“Oleh karena itu saya katakan pasti akan dikotakin akan dikunci. Pasti ruang geraknya akan dibatasi. Nah oleh karena itu dalam konteks ini Habib Rizieq agar tidak bisa bergerak, dikunci. Ini agar tidak keliling Indonesia untuk memperbesar diri,” jelasnya.
Dia menilai jika Habib Rizieq besar maka pemerintah akan kewalahan. Hal ini karena saat ini kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR sedang rendah.
“Maka masyarakat mencari sosok figur baru yakni Habib Rizieq sebagai representasi atau simbol oposisi rakyat bagi pemerintah. Nah ini pemerintah melalui polisi tidak mau besar. Kalau besar maka wibawa negara akan kalah,” tuturnya.
Lebih lanjut Ujang mengatakan pemerintah memanfaatkan celah hukum untuk menahan Habib Rizieq. Pasalnya terkait kerumunan, aparat tidak tegas menyasar kepada semua pelanggar. Menurutnya banyak yang menciptakan kerumunan tapi tidak ada tindakan hukum.
“Persoalannya ini kan hukum formal berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan. Kalau itu bagian dari penegakan hukum harus jalan. Jadi polisi harus memproses hukum. Di saat yang sama Habib Rizieq juga mengikuti proses hukum. Tapi proses hukumnya ini harus dibangun dengan proses keadilan,” katanya.
“Nah kalau tuduhannya terkait dengan kerumunan, maka seluruh habib-habib yang lain-lain yang mengadakan pengajian ada di Bogor, Jawa Tengah, kepala daerah dan ada juga calon wali kota juga harus ditindak dan diproses secara hukum juga. Nah ini nanti mencerminkan keadilan di situ. Sehingga masyarakat menilai ini penegakan hukum lho. Bukan hukum menyasar kelompok tertentu atau orang tertentu,” sambungnya.
Dia menekankan bahwa jangan sampai hukum hanya menyasar orang-orang yang ‘tidak disukai’ pemerintah. “Hukum harus tegak kepada semua orang bukan menyasar orang-orang ‘tidak disukai’ pemerintah. Kita ingin itu. Kita ingin membangun wibawa negara dan kepolisian dan pemerintah,” pungkasnya.
(kri)
Sumber
SindoNews