JawaPos.com – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membuat kontroversi yang berujung menyinggung masyarakat di Sumatera Barat. Puan dalam sebuah kesempatan mengatakan berharap masyarakat di sana bisa mendukung Pancasila.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan Puan Maharani perlu segera mengklarifikasi yang disampaikannya tersebut. Sebelum situasi makin tidak kondusif.
Puan tidak ada salahnya meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat karena yang diucapkannya tersebut telah menyinggung masyarakat banyak.
“Iya, tentu Puan harus klarifikasi karena setiap pernyataan pejabat harus bisa dipertanggungjawabkan di mata publik. Karena mengklarifikasi penting dan perlu minta maaf karena masyarakat Indonesia adalah pemaaf,” ujar Ujang kepada JawaPos.com, Jumat (4/9).
Ujang menambahkan Puan Maharani telah melakukan blunder besar kepada masyarakat Sumatera Barat. Buntut yang disampaikannya juga akan berpengaruh kepada PDIP. Partai berlogo banteng itu makin tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumatera Barat.
“Iya sangat merugikan PDIP. Karena PDIP tidak pernah menang di Sumbar dengan pernyataan tersebut justru masyarakat Sumbar makin tidak simpati,” katanya.
Ujang meyakini masyakarat Sumatera Barat sangat Pancasilais. Sebab masyarakat di Minang ini mayoritas sangat agamis. Sehingga tindakan dan perilakunya tidak mungkin bertolak belakang dengan Pancasila yang sudah menjadi ideologi bangsa.
“Jadi tidak mungkin tindakannya bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila lahir dari nilai-nilai Islam. Jadi pernyataan Puan sangat tendensius,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuat heboh masyarakat Sumbar. Hal itu karena dia menyindir masyarakat Sumbar saat pengumuman calon Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukni.
“Rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukni. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang V secara virtual, Rabu (3/9).
Sumber
JawaPos