Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai aksi walk out yang dilakukan mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta ketika fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membacakan pandangan umum adalah wujud protes.
Menurutnya, sebagai partai baru, PSI kerap melakukan pencitraan dan tidak berjalan sesuai ‘aturan’ yang sudah menjadi budaya mayoritas di parlemen.
“Itu bagian dari protes daripada fraksi itu, yang menganggap PSI ingin menang sendiri. Menandatangani di dalam, tapi di luar berkoar-berkoar seolah menolak,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (15/12).
Ujang mengatakan aksi walk out yang dilakukan mayoritas fraksi itu adalah strategi politik yang biasa dilakukan di parlemen. Ia menekankan dalam permainan politik, etika tidak bisa dijadikan batasan.
Ia menilai wajar fraksi lain menuding PSI tak konsisten. Pasalnya, partai tersebut turut tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan mengenai rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI yang mengusulkan kenaikan gaji untuk 106 anggota mulai tahun depan.
Namun ketika berbicara di media dan media sosial, PSI justru berkeras bahwa pihaknya menolak usulan tersebut. Ini, kata dia, yang akhirnya membuat fraksi-fraksi yang mendukung kenaikan gaji anggota DPRD protes.
Walaupun menurut Ujang isu kenaikan gaji DPRD DKI harus ditolak di tengah situasi rakyat yang tengah sulit, ia menilai sikap PSI terkait isu ini–maupun banyak isu lainnya–tak bisa terlepas dari upaya pencitraan. Ia mengatakan ini jadi salah satu penyebab partai baru itu pun tak akur dengan fraksi lain.
“Pertama tentu soal membangun pencitraan. PSI ini kan partai baru, ingin membesarkan partainya. Sedangkan partai lain sudah establish, sudah ikut pemilu ke pemilu. Secara pencitraannya berbeda,” tuturnya.
“Karena dia (PSI) partai baru di parlemen, mungkin kaget. Banyak hal-hal yang tidak diduga ketika bermain di wilayah politik,” tambah dia lagi.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Jamaludin mengatakan aksi walk out ia lakukan karena PSI dinilai tidak konsisten.
Ia menegaskan RKT telah diputuskan secara kolektif. Dan menurutnya PSI tidak pernah menolak kesepakatan itu. Namun pandangan berbeda justru disampaikan partai itu diluar pembahasan di DPRD DKI.
“RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan, secara kolektif sudah diputuskan, karena apapun yang kita bilang benar selama itu sudah banyak bilang benar dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar, tapi ini tidak ada namanya sikap menolak dari dia,” pungkasnya, Senin (14/12).
Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta Idris Ahmad sendiri tak ambil pusing dengan protes dari mayoritas fraksi kepada pihaknya. Ia mengatakan seluruh pandangan pihaknya sudah diutarakan dan ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
(fey/ain)
Sumber
CNN Indonesia