SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Uni Emirat Arab (UEA) jangan mengubah sikap Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel, kata para ahli hubungan internasional.
Ramdhan Muhaimin, pengamat hubungan internasional Universitas Al Azhar Indonesia, mendesak Indonesia tetap mendorong Palestina merdeka menyusul beberapa negara blok Arab – termasuk UEA – kini memperkuat hubungan dengan Israel setelah normalisasi.
“Pembelaan kepada Palestina yang terjajah adalah amanat konstitusi dan sejarah,” ujar Ramdhan, Kamis (22/102020).
UUD 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan.
Ramdhan meyakini pemberian nama jalan itu lebih memiliki motif ekonomi mengingat Indonesia telah membeli 20 juta vaksin Covid-19 dari negara Arab itu.
Presiden Jokowi, kata Ramdhan, memang kini mulai mendekati negara-negara Timur Tengah untuk menjalin hubungan ekonomi.
“Tapi meski begitu, sikap Indonesia tidak boleh berubah soal kemerdekaan Palestina,” ucap dia.
Senin lalu, UEA menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai nama sebuah ruas jalan di Abu Dhabi untuk meningkatkan hubungan kedua negara.
Peresmian itu dilakukan oleh anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan dihadiri Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis.
Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Sya’roni Rofii, menyampaikan langkah UEA mengabadikan nama Presiden Joko Widodo sebenarnya untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, sebab Indonesia-UEA telah menyepakati poin kerja sama menyangkut ekonomi sejak Januari 2020.
Namun demikian, kata Sya’roni, Uni Emirat Arab tetap memiliki kecenderungan membawa Indonesia ikut dalam gerbong yang bersikap lunak terhadap Israel.
“UEA dalam posisi mengirim sinyal kepada kawasan bahwa UAE-Indonesia memang dekat. Sekaligus berharap Indonesia ikut arah kebijakan UEA di kawasan,” ucap dia kepada Anadolu Agency pada Kamis.
Oleh karena itu, terang Sya’roni, sikap Indonesia kini bergantung kepada Presiden Jokowi untuk memposisikan independensi Indonesia terhadap UEA agar tetap dapat berjuang dalam memerdekakan Palestina.
“Ini berpulang ke Joko Widodo apakah bisa tetap bermitra dengan UAE untuk urusan ekonomi namun pada saat sama tetap berpegang pada komitmen mengawal kemerdekaan Palestina sebagaimana mandat konstitusi Indonesia serta kesepakatan negara-negara OKI,” kata Sya’roni.
Januari lalu, Uni Emirat Arab sepakat melakukan kerja sama bisnis bersama Indonesia dengan total nilai investasi sebesar USD22,89 miliar atau sekitar Rp314,9 triliun, termasuk membiayai calon ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kesepakatan ini dilakukan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed.
Perjanjian bisnis itu antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi dan riset.
Indonesia diminta tak ikut normalisasi
Sedangkan pengamat hubungan internasional Shofwan Al Banna mengatakan tidak ada kepentingan langsung UEA untuk mendorong Indonesia mengikuti jejak melakukan normalisasi Israel
Menurut Shofwan, Indonesia dari dulu juga menjalin kerja sama dengan Amerika yang menjadi pendukung utama Israel, tapi tidak kemudian melakukan normalisasi.
“Jadi saya kira itu dua hal yang terpisah. Lebih didorong oleh kerjasama yang semakin intensif di antara dua negara,” ujar Shofwan kepada Anadolu Agency.
Namun, Shofwan menegaskan Indonesia harus tetap konsisten dengan sikap menentang segala bentuk penjajahan sebagaimana tertuang di konstitusi Indonesia.
“Jelas, yang dilakukan Israel saat ini terutama di Palestina adalah penjajahan,” kata Shofwan.
Dia juga menyarankan Indonesia harus memiliki sikap yang tegas dalam melihat isu normalisasi yang sedang dilakukan UEA dengan Israel, tidak lantas ikut-ikutan menjalin normalisasi.
“Kalau ikut normalisasi, daya tawar dan daya tekan Indonesia kepada Israel justru berkurang,” kata Shofwan.
Namun demikian, Shofwan menilai kapasitas diplomasi Indonesia masih belum dapat mempengaruhi UEA agar berpihak dalam persoalan Palestina.
“Saya kira tidak cukup punya pengaruh juga untuk mempengaruhi sikap UEA,” kata Shofwan.
Pemerintah jamin tetap dukung Palestina
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan langkah UEA mengabadikan nama jalan Presiden Joko Widodo tak mengubah sikap politik RI terhadap Palestina.
“Politik luar negeri kita terhadap Palestina tidak akan berubah sedikit pun, jadi tetap seperti itu. Tidak akan terpengaruh dengan penamaan sebuah jalan,” kata Moeldoko di kantor KSP Jakarta pada Rabu.
Moeldoko menegaskan pemberian nama jalan ini tak akan berpengaruh terhadap sikap politik luar negeri
Moeldoko memastikan politik luar negeri yang bebas aktif akan terus dijalankan oleh Indonesia.
“Politik luar negeri kita adalah politik yang bebas aktif dan itu diyakini dan dijalankan oleh setiap pemimpin negara,” ucap dia.
Sementara itu Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, meminta publik tidak menginterpretasi terlalu jauh mengenai pemberian jalan Presiden Joko Widodo.
Faizasyah memastikan pemberian itu tidak akan mempengaruhi diplomasi Indonesia kepada Palestina.
“Kemerdekaan Palestina ini sudah amanat konstitusi,” kata dia.
Sumber
SerambiNews.com