MerahPutih.com – Indonesia Corruption Watch (ICW), mengungkapkan anggaran belanja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun. Khusus aktivitas yang melibatkan influencer pemerintah telah merogoh kocek hingga Rp90,45 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, anggaran puluhan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk para influencer berbahaya.
“Ini bahaya, jika anggaran negara digunakan untuk membayar influencer. Ini tandanya pemerintah tak percaya diri dengan kinerjanya,” kata Ujang kepada wartawan, Sabtu (22/8).
Apalagi, kata Direktur Eskekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, dengan anggaran yang mencapai puluhan miliar tersebut, influencer hanya bertugas memoles kinerja pemerintah.
“Membayar influencer untuk memoles kinerja, sama saja dengan menutupi kinerja yang sesungguhnya. Yang bisa saja kinerjanya buruk, jika membayar influencer jadinya akan terkesan bagus,” ujarnya.
Menurut Ujang, hal tersebut berbahaya bagi iklim demokrasi. Pasalnya, rakyat akan termanipulasi dengan narasi para influencer tersebut.
“Dan ini bahaya, karena rakyat akan termanipulasi,” tutup Ujang.
Dari total Rp 1,29 triliun tersebut, ICW menemukan aktivitas digital berdasarkan kata kunci. Di antaranya media sosial dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 68 senilai Rp 1,16 triliun, influencer sebanyak 40 paket pengadaan dengan nilai Rp 90,45 miliar, konsultan komunikasi sebanyak 7 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,55 miliar.
Selanjutnya, kampanye online sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 9,64 miliar, media sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,22 miliar, kampanye digital sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp 19,21 miliar, media online sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,18 miliar, Youtube sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 344,3 juta dan branding sebanyak 1 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,5 miliar. (Pon)
Sumber
Merah Putih