Mundurnya Adamas Belva Syah Delvara dari jabatan sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo patut diapresiasi. Kemunduran CEO Ruangguru itu karena kuatnya kritik publik terkait perusahaannya menjadi penerima proyek triliuanan rupiah.
Hari ini Kementerian Perekonomian membantah bahwa Ruangguru telah mendapatkan proyek aplikator mitra Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 Triliun. Kemenko menyebutkan bahwa ada 198 lembaga pelatihan online yang menawarkan kelas-kelas lewat delapan platform lain selain Ruangguru.
Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan langkah Belva harus diapresiasi, meskipun tudingan publik terkait proyek triliuan itu belum tentu benar.
Terkait dengan polemik proyek triliuan yang ramai diperbincangkan masyarakat, pemerintah harus mempertanggungjawabkan dengan transparan.
“Yang lebih utama adalah bagaimana rekruitmen pejabat dilakukan secara selektif sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Supaya tidak menimbulkan polemik, proyek tersebut harus dilakukan secara transparan,” kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).
Untuk mencegah dugaan konflik kepentingan, Suparji mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo agar lebih berhati-hati dalam merekrut pejabat. Di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19), Suparji meminta pejabat agar lebih sensitif, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semuanya, khususnya pejabat untuk tidal membawa ruang privat ke ruang publik. Ketika menjadi pejabat publik harus sudah selesai dengan masalah privatnya,” pungkas Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Sumber
RMOL